86saja.com, KONAWE – Wakil Bupati (Wabup) Konawe, H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si, singgung mengenai keberadaan guru daerah terpencil (Dacil), keseragaman baju Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Konawe, termaksud tingkat kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas sebagai tanggungjawab utama. Hal tersebut disampaikan saat Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Konawe 2027 tingkat kecamatan. Di salah satu hotel di Unaaha, Senin (19/1/2026).
Menurut Wabup Syamsul Ibrahim, dari tiga kecamatan daerah terpencil yaitu Asinua, Latoma dan Routa, ada persoalan lama yang harus mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Daerah. Yaitu terkait dengan tunjangan guru daerah terpencil.
“Mumpung saya ingat, mohon dicatat oleh Bappeda, duduk bersama dengan BPKAD dan Biro Hukum, disini alhmdulillah ada pak ketua DPRD. Persoalan lama selama ini yang berada di daerah terpencil, ada tiga kecamatan terpencil kita meliputi Asinua, Latoma dan Routa. Kendalanya selama ini yang hanya disuarakan dan tidak diurus secara tuntas yaitu terkait tunjangan guru daerah terpencil, ini belum kita lakukan langkah-langkah,” ungkap Wabup Konawe.
Untuk itu ia menginstruksikan kepada DPMD dan Dinas Pendidikan agar segera berkoordinasi dan konsultasi di Kementrian Desa. Karena terkait dengan tunjangan guru pada daerah terpencil kewenangannya berada di Kementrian Desa.
Iapun menyampaikan beberapa hasil survei dan informasi yang di terima, ada hal yang menurut Wabup tidak masuk akal, contohnya di Kecamatan Latoma dari 10 desa 1 kelurahan hanya 2 sekolah yang terima tunjangan Dacil, sementara daerah dipinggir kota ada yang menerima tunjangan Dacil.
“Saya juga sudah survey pak ketua DPRD, daftar gurunya banyak, tapi anak-anak di kampung pindah sekolah di ibu kota. Berarti kesimpulannya tahun ini atau tahun depan sekolah itu akan mati. Karena tidak ada lagi yang mau sekolah disitu, karena gurunya juga datang Senin Kamis, ini fakta saya bicara. Gurunya juga mungkin 10 tapi katanya bagi shift. Ini bukan piket, namanya guru Senin sampai Sabtu, tapi ini diatur siapa yang masuk Senin sampai Kamis dan siapa masuk Kamis sampai Sabtu,” jelas Wakil Bupati Konawe.
Dengan persoalan tersebut kita tidak bisa hanya menuntut kinerja, namun harus melihat pokok permasalahan lanjut Syamsul Ibrahim, kalau memungkinkan anggaran, agar insentif tambahan buat guru di daerah terpencil menjadi perhatian.
Diruangan tersebut, Wakil Bupati juga mengajak Bappeda untuk memprogramkan pengadaan kain atau baju dinas buat ASN. Agar terdapat keseragaman saat dipakai berkantor.
“Kalau kita tidak bisa dengan jahitnya, mungkin kainnya. Nanti biaya jahitnya masing-masing,” ucap Wakil Bupati.
Menurutnya, dibutuhkan keseragaman pakaian dinas ASN, berdasarkan nomor seri kain yang sudah diatur oleh kementrian dalam negeri.
Sedangkan yang berhubungan dengan kedisiplinan kata Wakil Bupati, seluruh ASN harus melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab. Ia tidak ingin NIP dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, bukan lagi merupakan tugas pokok.
“Saya tidak mau tau, mau keluarga, mau siapa, saya tidak ada urusan. Bicara aturan ini, kalau tidak masuk kantor proses,” tegas Syamsul Ibrahim.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa akan ada ASN yang diproses. Namun menjaga etika, ia tidak menyebutkan inisial bahkan tempat bertugas ASN yang dimaksud.
Laporan: Israjab